Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026 – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menjadi narasumber dalam program TVR 17 TVR Parlemen untuk membahas langkah antisipasi dampak El Niño terhadap ketahanan pangan nasional. Wawancara dilakukan seusai Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian dan Badan Pangan Nasional yang membahas realisasi anggaran, perkembangan harga pangan, serta kesiapan pemerintah menghadapi ancaman kekeringan.

Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa realisasi anggaran Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional secara umum masih berada pada jalur yang direncanakan. Namun, persoalan yang lebih mendesak adalah ancaman El Niño terhadap produksi pangan dan kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok di berbagai daerah. Meskipun pemerintah menyampaikan bahwa stok pangan nasional berada dalam kondisi tinggi, kenaikan harga pangan, terutama beras, kedelai, dan minyak goreng, masih terjadi di sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia.

Menurut Prof. Rokhmin, rencana mitigasi dan adaptasi El Niño yang disampaikan pemerintah secara normatif terlihat cukup baik. Namun, pelaksanaan di lapangan belum menunjukkan langkah antisipasi yang cepat, konkret, dan terukur. Salah satu kelemahan utama adalah belum optimalnya upaya pemanenan air hujan sebelum memasuki puncak musim kemarau.

Peringatan mengenai potensi El Niño telah disampaikan sejak beberapa bulan sebelumnya. Karena itu, pemerintah seharusnya telah membangun dan merehabilitasi embung, memperbanyak tempat penampungan air hujan, memperbaiki jaringan irigasi, membersihkan saluran air, serta memastikan ketersediaan air bagi kawasan-kawasan produksi pangan sebelum hujan berakhir. Keterlambatan menjalankan langkah tersebut dapat meningkatkan risiko kekeringan, gagal tanam, gagal panen, penurunan produktivitas, dan kenaikan harga pangan.

“Pemerintah seharusnya memanen air hujan sejak awal melalui pembangunan embung, penampungan air, dan revitalisasi jaringan irigasi. Jangan menunggu kekeringan terjadi, baru kemudian bergerak,” tegas Prof. Rokhmin.

Selain pengelolaan air, pemerintah perlu menyiapkan varietas tanaman pangan dan hortikultura yang lebih tahan terhadap kekeringan, suhu tinggi, serta perubahan pola musim. Kesiapan benih adaptif harus disertai penyesuaian kalender tanam, pemetaan wilayah rawan kekeringan hingga tingkat kabupaten dan kecamatan, optimalisasi pompanisasi secara tepat sasaran, penyediaan bantuan benih ulang, serta penguatan pendampingan kepada petani.

Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa pengalaman El Niño sebelumnya harus menjadi pelajaran penting. Ketika ancaman perubahan iklim dianggap ringan dan mitigasi tidak dilakukan secara serius, dampaknya dapat berlangsung hingga tahun berikutnya dan memaksa Indonesia meningkatkan impor pangan dalam jumlah besar. Pada 2024, Indonesia harus mengimpor beras sekitar 4,5 juta ton setelah menghadapi dampak El Niño kuat pada tahun sebelumnya. Kondisi serupa tidak boleh kembali terjadi karena akan melemahkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional sekaligus membebani keuangan negara.

Ancaman El Niño juga berkaitan erat dengan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Prof. Rokhmin mendorong pemerintah daerah, terutama provinsi yang secara historis rawan karhutla seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, untuk menetapkan status siaga atau darurat sesuai kondisi objektif di lapangan.

Penetapan status tersebut penting untuk memberikan landasan hukum dan operasional bagi pengerahan sumber daya pemerintah pusat dan daerah. Dengan status kesiapsiagaan yang jelas, BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat dapat lebih cepat mengerahkan sarana, prasarana, personel, anggaran, dan teknologi untuk mencegah serta menanggulangi karhutla.

Pencegahan karhutla harus dilakukan sebelum titik api meluas melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas, pengelolaan tata air di kawasan gambut, penyediaan sumber air, pembangunan sekat bakar, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan secara sengaja. Kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu pertanian, distribusi pangan, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

Prof. Rokhmin menegaskan bahwa menghadapi El Niño tidak cukup hanya dengan menyusun rencana di atas kertas. Pemerintah harus bekerja secara preventif, terpadu, berbasis data, dan tepat waktu. Koordinasi antara BMKG, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, BNPB, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta kelompok tani harus diperkuat dari tingkat pusat hingga desa.

Ketahanan pangan hanya dapat dijaga apabila negara mampu memastikan ketersediaan air, melindungi lahan pertanian, menyediakan benih adaptif, menjaga produktivitas petani, mengendalikan harga, memperlancar distribusi pangan, serta mencegah kebakaran hutan dan lahan. Antisipasi harus dilakukan sejak dini agar El Niño tidak kembali menyebabkan krisis produksi, lonjakan harga, peningkatan impor, dan penurunan kesejahteraan petani serta masyarakat Indonesia.

Link Youtube: